WALHI menilai, pembangunan moda transportasi massal ini tidak memenuhi mekanisme sebagaimana mestinya terutama menyangkut analisa dampak lingkungan (amdal).
Deputi WALHI Jawa Barat Dwi Retna Seti mengatakan, pihaknya bersikukuh ingin mengetahui dokumen amdal tersebut. Pihaknya sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk mengetahui amdal, namun hingga saat ini belum dipenuhi.
“Dari proses awal, amdalnya pun enggak benar. Makanya kami meminta dokumen amdalnya secara resmi,” kata Dwi Jumat (19/2/2016) seperti dikutip Pojok Satu.
Acara ini dihadiri Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama PT KCIC, KADIN, serta sejumlah pihak lainnya. Menurut Dwi, amdal kereta api cepat ini mengabaikan amanat Undang-Undang 32 Tentang Lingkungan Hidup karena tidak mengambil sampel lingkungan.
Selain itu, menurutnya, amdal ini pun ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sehingga terkesan dipaksakan. “Penyusunan amdal ada prosesnya, tapi ini kok bisa seminggu. Jakarta-Bandung itu 142 kilometer. Harusnya dikaji betul setiap kilonya, bagaimana dampaknya. Amdal harus diubah,” katanya.
Tidak hanya itu, menurutnya, pembangunan kereta cepat ini pun belum memiliki izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. “Izin lingkungan belum keluar, statement kemarin katanya sedang proses. Parahnya lagi, analisi kebencanaan akan disusul kemudian. Bagaimana ini?” tegasnya.
Lebih lanjut dia katakan, berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pakar, pembangunan kereta cepat ini tergolong rentan karena akan menambah beban lingkungan. “Jabar ini rentan bencana. Akan menambah beban, tapi daya dukung lingkungannya tidak muat,” seraya pihaknya berharap pembangunan ini pun tidak menimbulkan dampak sosial.
Megaproyek yang diprediksi menelan Rp 80 triliun ini pun dipertanyakan pelaku usaha Tanah Air. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jabar Agung Suryamal Sutisno mempertanyakan digandengnya swasta Tiongkok.
“Inikan high tech ya, kita sudah lihat busway banyak yang kebakar, inikan dari China. Nah, sekarang bagaimana teknologi kereta cepat yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat,” kata Agung.
Dia mengatakan, Jabar sebagai penopang DKI Jakarta memang membutuhkan akselerasi dari segi infrastruktur. Sehingga, pembangunan infrastrukturnya jangan asal-asal dan harus memerhatikan kualitas.
“Jabar ini provinsi yang strategis karena secara geografis dekat dengan Jakarta dan menjadi kawasan industri nasional terbesar,” jelasnya. PT KCIC berjanji akan menuntaskan seluruh trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam waktu empat bulan ke depan.
Saat ini, dari total jarak 142 kilometer, konsorsium swasta ini baru menyelesaikan trase sepanjang lima km saja. Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan trase tersisa.
Dalam penyusunan tersebut, pihaknya mengaku sangat hati-hati dan memerhatikan setiap aspek. Terlebih, adanya peringatan dari BMKG terkait daerah rawan gempa yang berada di sekitar perlintasan kereta cepat tersebut.
Sehingga, menurutnya, kereta cepat ini tidak akan melewati daerah yang rawan bencana. “Kami sudah mengetahui lokasi mana saja yang rawan. Dan itu tidak akan terlewati, jadi Insha Alloh aman,” kata Hanggoro.
Dia pun memastikan, analasi mengenai dampak lingkungan (amdal) telah dibuat sebaik mungkin tanpa mengenyampingkan aspek yang ada. Jika penyusunan amdal itu dirasa terlalu cepat dan dipaksakan, menurutnya itu merupakan hasil kerja keras timnya.
“Kami kerja serius, siang malam. Jadi amdalnya cepat,” katanya seraya menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan bupati/wali kota terkait untuk membahas rute dan pembebasan lahan.
Lebih lanjut Hanggoro katakan, pihaknya siap menerima saran dan kritikan dari pihak manapun agar pembangunan kereta cepat ini benar-benar aman dan memberi manfaat. Bahkan, PT KCIC pun akan menampung aspirasi dari pihak-pihak yang keberatan dengan pembangunan moda transportasi massal tersebut.
“Kalau ada kekurangan amdal, mohon dorong bersama-sama, perbaiki. Lingkungan mari kita kawal bersama-sama. Semoga bisa membangun tanpa mengorbankan lingkungan,” katanya.
Disinggung potensi bisnis yang banyak diprediksi akan rugi, pihaknya mengaku tidak khawatir. “Kalau tidak tercapai, kami tidak menuntut ke pemerintah. Makanya akan mengembangkan empat kawasan, yang kita perhitungkan bisa menjadi substitusi pendapatan,” katanya.
Menteri Negara BUMN Rini Sumarno mengatakan, kereta cepat ini diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi terlebih menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Kereta cepat salah satu visi Jokowi terutama menghadapi MEA. Maka itu butuh kita, perlu gerak cepat. seperti Singapura, Thailand,” katanya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap, pembangunan kereta cepat ini tidak merusak lingkungan. Selain itu, Heryawan meminta pengembangan yang dilakukan bisa terjangkau oleh masyarakat.
“Menurut para planolog, perlu ada kawasan atau kota baru. Tapi kota baru tidak identik dengan pemukiman mewah baru,” katanya.
Deputi WALHI Jawa Barat Dwi Retna Seti mengatakan, pihaknya bersikukuh ingin mengetahui dokumen amdal tersebut. Pihaknya sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk mengetahui amdal, namun hingga saat ini belum dipenuhi.
“Dari proses awal, amdalnya pun enggak benar. Makanya kami meminta dokumen amdalnya secara resmi,” kata Dwi Jumat (19/2/2016) seperti dikutip Pojok Satu.
Acara ini dihadiri Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama PT KCIC, KADIN, serta sejumlah pihak lainnya. Menurut Dwi, amdal kereta api cepat ini mengabaikan amanat Undang-Undang 32 Tentang Lingkungan Hidup karena tidak mengambil sampel lingkungan.
Selain itu, menurutnya, amdal ini pun ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sehingga terkesan dipaksakan. “Penyusunan amdal ada prosesnya, tapi ini kok bisa seminggu. Jakarta-Bandung itu 142 kilometer. Harusnya dikaji betul setiap kilonya, bagaimana dampaknya. Amdal harus diubah,” katanya.
Tidak hanya itu, menurutnya, pembangunan kereta cepat ini pun belum memiliki izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. “Izin lingkungan belum keluar, statement kemarin katanya sedang proses. Parahnya lagi, analisi kebencanaan akan disusul kemudian. Bagaimana ini?” tegasnya.
Lebih lanjut dia katakan, berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pakar, pembangunan kereta cepat ini tergolong rentan karena akan menambah beban lingkungan. “Jabar ini rentan bencana. Akan menambah beban, tapi daya dukung lingkungannya tidak muat,” seraya pihaknya berharap pembangunan ini pun tidak menimbulkan dampak sosial.
Megaproyek yang diprediksi menelan Rp 80 triliun ini pun dipertanyakan pelaku usaha Tanah Air. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jabar Agung Suryamal Sutisno mempertanyakan digandengnya swasta Tiongkok.
“Inikan high tech ya, kita sudah lihat busway banyak yang kebakar, inikan dari China. Nah, sekarang bagaimana teknologi kereta cepat yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat,” kata Agung.
Dia mengatakan, Jabar sebagai penopang DKI Jakarta memang membutuhkan akselerasi dari segi infrastruktur. Sehingga, pembangunan infrastrukturnya jangan asal-asal dan harus memerhatikan kualitas.
“Jabar ini provinsi yang strategis karena secara geografis dekat dengan Jakarta dan menjadi kawasan industri nasional terbesar,” jelasnya. PT KCIC berjanji akan menuntaskan seluruh trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam waktu empat bulan ke depan.
Saat ini, dari total jarak 142 kilometer, konsorsium swasta ini baru menyelesaikan trase sepanjang lima km saja. Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan trase tersisa.
Dalam penyusunan tersebut, pihaknya mengaku sangat hati-hati dan memerhatikan setiap aspek. Terlebih, adanya peringatan dari BMKG terkait daerah rawan gempa yang berada di sekitar perlintasan kereta cepat tersebut.
Sehingga, menurutnya, kereta cepat ini tidak akan melewati daerah yang rawan bencana. “Kami sudah mengetahui lokasi mana saja yang rawan. Dan itu tidak akan terlewati, jadi Insha Alloh aman,” kata Hanggoro.
Dia pun memastikan, analasi mengenai dampak lingkungan (amdal) telah dibuat sebaik mungkin tanpa mengenyampingkan aspek yang ada. Jika penyusunan amdal itu dirasa terlalu cepat dan dipaksakan, menurutnya itu merupakan hasil kerja keras timnya.
“Kami kerja serius, siang malam. Jadi amdalnya cepat,” katanya seraya menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan bupati/wali kota terkait untuk membahas rute dan pembebasan lahan.
Lebih lanjut Hanggoro katakan, pihaknya siap menerima saran dan kritikan dari pihak manapun agar pembangunan kereta cepat ini benar-benar aman dan memberi manfaat. Bahkan, PT KCIC pun akan menampung aspirasi dari pihak-pihak yang keberatan dengan pembangunan moda transportasi massal tersebut.
“Kalau ada kekurangan amdal, mohon dorong bersama-sama, perbaiki. Lingkungan mari kita kawal bersama-sama. Semoga bisa membangun tanpa mengorbankan lingkungan,” katanya.
Disinggung potensi bisnis yang banyak diprediksi akan rugi, pihaknya mengaku tidak khawatir. “Kalau tidak tercapai, kami tidak menuntut ke pemerintah. Makanya akan mengembangkan empat kawasan, yang kita perhitungkan bisa menjadi substitusi pendapatan,” katanya.
Menteri Negara BUMN Rini Sumarno mengatakan, kereta cepat ini diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi terlebih menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Kereta cepat salah satu visi Jokowi terutama menghadapi MEA. Maka itu butuh kita, perlu gerak cepat. seperti Singapura, Thailand,” katanya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap, pembangunan kereta cepat ini tidak merusak lingkungan. Selain itu, Heryawan meminta pengembangan yang dilakukan bisa terjangkau oleh masyarakat.
“Menurut para planolog, perlu ada kawasan atau kota baru. Tapi kota baru tidak identik dengan pemukiman mewah baru,” katanya.
0 comments:
Post a Comment